Sejarah Inspektorat Kota Cimahi
Kota Cimahi awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1976, Cimahi ditetapkan sebagai Kota Administratif Cimahi di bawah Kabupaten Bandung. Pendirian kota administratif ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian di wilayah Cimahi.
Pada masa Kota Administratif, fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah masih dilaksanakan oleh unit pengawasan internal Kabupaten Bandung, karena belum dibentuk perangkat daerah tersendiri di tingkat kota administratif. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin berkembangnya tata kelola pemerintahan di Cimahi, kebutuhan akan adanya lembaga pengawasan yang lebih mandiri dan terfokus mulai dirasakan.
Setelah melalui berbagai tahapan, pada tanggal 18 Oktober 2001, Cimahi resmi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat. Seiring dengan perubahan status tersebut, Kota Cimahi mulai membentuk perangkat daerah otonom, termasuk lembaga pengawasan internal.
Sebagai tindak lanjut dari implementasi otonomi daerah dan dalam rangka memperkuat sistem pengawasan intern pemerintahan, maka dibentuklah Inspektorat Kota Cimahi sebagai salah satu unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat bertugas membantu Wali Kota dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.
Saat ini, sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi, Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
